Laudah – Solidaritas Pekerja Tambang Nasional (SPARTAN) merasa teracam dengan terbitnya Permen ESDM No. 07 & revisinya No. 11 Tahun 2012 beserta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Bea Eskpor 20% yang secara tiba-tiba memutuskan untuk melarang perusahaan tambang melakukan ekspor bahan mentah mineral, seperti dilansir Tambangnews.com.

Dikatakan bahwa ketiga peraturan ini, sampai hari ini, telah nyata-nyata membuat Jutaan pekerja tambang harus menghadapi PHK massal.

Dari data yang berhasil dihimpun oleh Central Informasi Spartan dari 6 propinsi di Indonesia yang antara lain, mulai dari Aceh, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Maluku saat ini sudah terdapat 499 perusahaan yang telah mem-PHK pekerja tambang sebanyak 235.823 orang.

“Hal Ini belum seberapa, karena kami juga sedang terus menghimpun data dari sekitar 5.500 perusahaan tambang diberbagai propinsi lainnya, yang kami perkirakan akan ada sekitar total 3 juta pekerja lagi yang akan dan sudah di PHK akibat tiga peraturan tersebut,” terang Juanforti Silalahi dari SPARTAN, Senin (25/6) bulan lalu.

Dari data yang dihimpun Spartan juga memperlihatkan bahwa banyak sektor yang mengalami kerugian berantai akibat kebijakan pemerintah tersebut, antara lain yang pertama, dari 499 perusahaan yang kami himpun di 6 propinsi setidaknya mengalami kerugian investasi yang bernilai total mencapai Rp. 47.590.000.000.000,- (4,7 Triliun lebih).

“Ini baru hanya sebagian yang terdata, dan kami juga telah memperkirakan setidaknya ada sekitar ratusan triliun kerugian investasi yang akan dialami oleh ribuan Perusahaan Tambang Dalam Negeri di seluruh Indonesia,” ungkap Juanforti.

Tidak hanya itu, dampak beruntun ini selain menimpa Perusahaan tambang dan Pekerja yang terkena PHK juga harus dialami oleh beberapa sektor usaha masyarakat lainnya antara lain kami menghimpun setidaknya ada sekitar 30.000 lebih kamar kost milik masyarakat yang tutup dan ada sekitar lebih dari 20.000 warung makanan dan minuman yang usahanya harus terhenti akibat tidak adanya perputaran ekonomi dilokasi pertambangan. Hal ini tidak berhenti sampai disitu, hal ini juga berdampak pada menurunnya penghasilan petani, nelayan dan pedagang pasar yang ikut mensuplai kebutuhan-kebutuhan pokok bagi para pekerja tambang yang di PHK.

Dengan memperhatikan dampak yang sangat luar biasa tersebut, maka Solidaritas Para Pekerja Tambang Nasional (SPARTAN) meminta agar seluruh Menteri terkait yaitu Menteri ESDM, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan beserta institusi DPR RI meninjau langsung ke setiap lokasi agar mengetahui persis bagaimana situasi yang dihadapi oleh kami rakyat yang menjadi korban kebijakan negara.

Kami juga meminta kepada institusi DPR RI terkait selaku lembaga perwakilan rakyat dapat menggunakan hak politiknya yaitu hak interpelasi untuk mempertanyakan ketiga Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut karena melihat dampaknya yang sangat luar biasa terhadap kelangsungan hidup jutaan rakyat baik pekerja yang terkena PHK secara langsung maupun seluruh sektor masyarakat yang kehidupannya ditopang oleh rantai ekonomi dari keberadaan perusahaan tambang dimana kami bekerja.

Menururtnya para pekerja tambang yang terkena PHK massal meyakini bahwa pemutusan hubungan kerja ini bukanlah karena adanya perselisihan industrial antara perusahaan dan para pekerja, namun hal ini kami yakni nyata-nyata bersumber dari terbitnya kebijakan Pemerintah yang membuat hak konstitusional kami sebagai warga negara (yang berhak memperoleh pekerjaan yang layak) terampas.

“Untuk itu kami juga sudah bertemu dengan Perwakilan PBB yang membidangi soal tenaga kerja yaitu ILO (International Labour Organization) beberapa waktu lalu dan meminta agar lembaga tersebut ikut memediasi penyelesaian tuntutan kami yang meminta agar Pemerintah bertanggungjawab membayar seluruh pesangon bagi para pekerja yang terkena PHK massal serta bertanggungjawab untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi kami,” pungkas Juan seperti yang dilansir kembali oleh tambangnews.com.

Tapi apa kata Dani terkait hal ini, Pertama Dani terperanjat karena Indonesia di kepung oleh 5.500 tambang.  Lebih gila lagi ketika mendengar jumlah kerugian yang berbunyi triliun, bahkan mencapai ratusan triliun.  “oh…APBD satu propinsi saja paling rata-rata 1 Triliun/tahunnya.  Jadi jika para pekerja ini dipecat kira-kira setara dengan memecat para pegawai dalam satu propinsi..hehehe..,” ujar Dani dengan lagak bloonnya.

Sementara itu, jika dilarang langsung mengirim bahan mentah mineral, Dani menganggap bahwa itu bukanlah merugikan para pekerja. “Karena seharusnya, dengan tidak langsung mengirim bahan mentah, artinya para investor harus mengolah di negara kita. itu artinya akan ada pembangunan/penambahan pabrik pengolahan dan sebagainya.  Nah..kalau demikian berarti bukannya terjadi PHK, tetapi malah lebih banyak butuh tenaga kerja, Betul Tidak ?,” tanya Dani lagi.

“Jadi kalau ada kata merampas hak memperoleh pekerjaan,kalu menurut saya malah sebaliknya, sudah merampas dikatakan dirampas. (ini ibarat maling teriak maling-red).  Karena kalau pemerintah harus membayar pesangon yang katanya mencapai triliunan, oh..my God ini tidak adil bagi para pekerja lainnya tukang sapu, pembantu, termasuk pengangguran intelek yang tidak pernah dipelihara negara walau pajak terus diupayakan untuk naik, Betul tidak?,” tanya Dani malu-malu kucing sebagai seorang pengangguran.

Sumber : tambangnews.com
Dani yang kali ini lagi nganggur..hehe…🙂